Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Dilakukan Oleh Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Diakui atau tidak diakui budaya korupsi sudah membudaya dalam tata kelola pemerintahan kita bahkan sudah membudaya di tengah-tengah sebagian masyarakat, sehingga untuk mengikisnya memang diperlukan upaya yang sangat ekstra dan kesungguhan yang luar biasa. Yang bisa dimulai dari hal-hal yang kecil tetapi memiliki dampak yang luar biasa, seperti mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai moral yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Karena di negeri yang indeks korupsinya tinggi maka yang menderita adalah rakyat jelata, karena hak-haknya sebagai warga negara dimakan oleh kerakusan para pejabatnya.

Melalui media massa kita akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri bahkan dunia. Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai bobroknya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada yang berbeda antara dihukum dan tidak. Dengan adanya tindakan korupsi dari satu anggota kelompok maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

Politik Korupsi

Namun, ketentuan yang menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik membuat kewenangan itu tak berguna. Ibaratnya, kalau kepala daerah itu meminta anggaran dalam APBD untuk kegiatan tertentu kendati bertentangan dengan aturan yang ada, maka harus dilaksanakan. Modus ini sering dipakai untuk memenuhi keinginan atau kepentingan kepala daerah.

Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Dengan adanya tindakan korupsi ini ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi. Korupsi ini juga memiliki dampak-dampak yang dapat merugikan negara di segala bidang yang ada. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, pendidikan dan lain-lain. OJK dan Polri sepakat untuk saling memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Industri Jasa Keuangan. Kuliah ini dimaksudkan untuk menanamkan kesadaran akan bahaya korupsi politik, sekaligus memberi peluang analisis terhadap upaya mencoba menemukan langkah-langkah yang dapat dijangkau untuk melawannya di berbagai tingkatan.

Wawan mencontohkan, seorang kepala daerah akan selalu dirongrong orang-orang yang merasa pernah berjasa. Mulai dari mengajukan proposal hingga minta Kong4D bet Kecil JP besar dimudahkan dalam segala urusan. “Jadi mereka harus selalu punya dana taktis, sementara tidak mungkin memenuhinya hanya dari APBD” ujarnya.